Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang digagas oleh Direktorat pendidikan Masyarakat tahun 1998 lalu berfungsi ganda, yakni sebagai wadah pembelajaran, sekaligus upaya peningkatan taraf hidup masyarakat melalui kegiatan yang bersifat ekonomis. Wadah ini bertumpu pada motto dari, oleh, dan untuk masyarakat, sehingga tumbuh dan berkembangnya tergantung dari kemampuan dan kemandirian masyarakat sendiri dalam memberdayakannya. Meski demikian dalam perjalanannya, perkembangan PKBM tidaklah semulus seperti apa yang dibayangkan, melainkan dihadapi oleh berbagai hambatan yang langsung maupun tidak langsung mengancam eksistensi dan keberlangsungan hidup wadah ini. Salah satu hambatan itu bersifat birokratis, baik yang bersifat personal maupun instansional (kelembagaan). Apabila PKBM ingin berkembang, suka atau tidak suka berbagai hambatan itu haruslah diatasi sedini mungkin, antara lain dengan sekecil mungkin menghindarkan dan mencegah adanya campur tangan pihak birokrat ke dalam pengelolaan wadah PKBM. Campur tangan birokratis yang terlalu 'dalam' dan kurang proporsional ke dalam pengelolaan PKBM tendensi hanya akan membawa kehancuran terhadap PKBM.