The Objective of this research is to find out: 1) The illustration of school base management implementation on the secondary school; 2) The obstacles in school based management implementation experienced by schools; 3) Suggestion from school in order to implement school based management better. Data was collected from a questionnaire, observation, documentation, interview, and Focus Group Discussions (FGD). From the result, it is concluded that: 1) Generally, school based management implementation in schools has run well; 2)The main issues in school based management implementation are lack of budget, minimum facility, incompetent human resources; and 3) The major suggestion from schools is that the center and local government increase the budget subsidy derives from block grant, deconcentration fund (including BOS/BKM), Ministry of Religious Affair, Provincial and regency budget for the distribution of educational budget to schools with some improvements particulary in the empowerment of provincial and regency educational offices.

 

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) gambaran pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) pada pendidikan menengah; 2) kendala-kendala yang dihadapi pihak sekolah dalam pelaksanaan MBS; dan 3) saran-saran atau masukan pihak sekolah agar pelaksanaan MBS berjalan dengan baik. Penelitian ini menggunakan desain penelitian pengembangan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik kuesioner (angket), observasi, dokumentasi, wawancara dan focus group discussions FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: dapat diambil kesimpulan: 1) pelaksanaan MBS di sekolah menengah secara umum berjalan dengan baik; 2) kendala pelaksanaan MBS yang paling menonjol yaitu terbatasnya anggaran biaya, minimnya fasilitas yang dimiliki sekolah, serta masih rendahnya kualitas SDM; dan 3) Saran yang cukup menonjol dari pihak sekolah adalah agar pemerintah (pusat dan daerah) dapat meningkatkan bantuan/subsidi keuangan berupa dana block grant, dekonsentrasi (termasuk BOS/BKM), dana dari Depag, APBD Provinsi dan APBD Kota/Kabupaten. masih layak diterapkan untuk penyaluran dana pendidikan di sekolah dengan beberapa pembenahan, terutama dalam pemberdayaan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.