Logo

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan

Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Register
Login

IMPLEMENTASI KEPMENDIKNAS DI DAERAH

Philip Suprastowo
Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang Kemendikbud
DOI: https://doi.org/10.24832/jpnk.v13i66.358
Submitted
Sep 29, 2016
Published
May 15, 2007
PDF
Citation
Suprastowo, P. (2007). IMPLEMENTASI KEPMENDIKNAS DI DAERAH. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 13(66), 392–417. https://doi.org/10.24832/jpnk.v13i66.358
Abstract

Tujuan studi adalah memperoleh rekomendasi kebijakan dalam upaya meningkatkan implementasi Kepmendiknas No.120/U/2001 tentang Persyaratan Khusus Pengangkatan Pejabat Struktural Pengelola Pendidikan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Persyaratan dimaksud terdiri atas: pendidikan, pengalaman kerja, Diklat, dan penguasaan bahasa lnggris. Studi ini bersifat evaluatif, dilaksanakan di 24 kota/kabupaten. Responden studi terdiri atas: Sekda, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kasubdin Pendidikan Kabupaten/Kota. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam pengangkatan pejabat struktural pengelola pendidikan, belum semua pemerintahan kota/kabupaten mengimplementasikan Kepmendiknas No. 120/U/2001. Pada aspek pendidikan, hampir semua pejabat struktural di dinas pendidikan kotalkabupaten pada eselon II. III dan IV telah memiliki tingkat berpendidikan sesuai persyaratan. Namun demikian, sebagian pejabat tidak memiliki pengalaman pekerjaan/jabatan di bidang pendidikan dan pengalaman diktat Berdasarkan hasil studi direkomendasikan: (1) Depdiknas perlu meyakinkan pemerintah kota/kabupaten tentang kekuatan hukum Kepmendiknas, (2) dalam pengangkatan jabatan struktural pengelola pendidikan secara konsisten mengacu pada Kepmendiknas No.120/U/2001; dan (3) sosialisasi Kepmendiknas perlu dilakukan melalui cara, mekanisme, dan sasaran yang lebih baik di masa mendatang.

Statistics

Downloads

Download data is not yet available.
Read Counter : 318
Downloads : 209
References
Anthony William P. 1999. Human Resource Managemen, a strategic Approach. Third Edition. The Dryden Press. Harcourt Brace College Publisher.
Keputusan Mendiknas RI No. 120/U/ 2001 Tentang Persyaratan Khusus Pengangkatan Pejabat Struktural Pengelola Pendidikan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jakarta, Depdiknas.
Ketetapanan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta, Depdiknas.
Keputusan Presiden RI No. 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Martoyo, Susilo. 1998. Manajemen Sumberdaya Manusia. Edisi 3. cetakan ke 3. Yogyakarta: BPFE.
Mathis.Robert L., Jackson Jhon H 2000. Human Resource Management. Ninth Edition,. South-Western College Publishing.
Pegawai Negeri Sipil Tahun 2003: Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan Gaji Pegawai Negeri Sipil.Jakarta, Eka Jaya.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.