Logo

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan

Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Register
Login

Studi Satuan Biaya Pendidikan Sekolah Dasar di Jakarta

Ngadirin --
Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang Kemendikbud
DOI: https://doi.org/10.24832/jpnk.v17i6.320
Submitted
Sep 8, 2016
Published
Nov 1, 2011
PDF
Citation
--, N. (2011). Studi Satuan Biaya Pendidikan Sekolah Dasar di Jakarta. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 17(6), 647–659. https://doi.org/10.24832/jpnk.v17i6.320
Abstract

The aim of this research is to examine the government policy in financing basic education in the frame of compulsory education which focuses on the educational policy for primary school. This includes an evaluation of all regulations related to financing education and calculation on finding the student unit cost at primary level through a survey to provide a reference for the government in allocating budget for education. The result of research shows that there are some inconsistencies in the regulations related to financing education. This includes the implementation policy on financing basic education in the frame of compulsory basic education. It is found that the education unit cost for primary school level is IDR1,767,000 per student per year. It is much higher than the current budget allocated. These findings seem to be important for all parties as a feedback and reflection for the government policy including reviewing some regulations to avoid inconsistency.

 

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam bidang pembiayaan pendidikan dasar yang merupakan wajib belajar bagi setiap warga negara, dengan fokus pada pembiayaan sekolah dasar. Analisis yang dilakukan termasuk menghitung biaya satuan pendidikan untuk sekolah dasar. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa ketidakkonsistenan peraturan yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan, termasuk kebijakan dan pelaksanaan wajib belahar pendidikan dasar. Satuan biaya pendidikan untuk sekolah dasar adalah sebesar Rp1.767.000,00 per siswa per tahun yang jauh lebih besar dari alokasi satuan biaya yang diterapkan saat ini. Hasil penelitian ini sangat penting untuk diperhatikan oleh berbagai pihak sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan publik, terutama melalui peninjauan kembali beberapa peraturan untuk menjaga konsistensi antarkebijakan.

Statistics

Downloads

Download data is not yet available.
Read Counter : 1453
Downloads : 1026
References
Abas Ghozali, Siswantari, Herlinawati, Prayitno, Simon Sili Sabon, Fajarini, Indriyati, Dwi Winanto, dan Ani Sri Surwayani. 2004. Analisis Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Balitbang-Depdiknas.
Ann Majchrzak,1984. Methods for Policy Research. Sydney: SAGE Publication, Inc.
Djaali. 2006. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
Douglas Ray, Birgit Brock Utne, Beatriz Franco, Ratna Ghosh, Magnus Haavelsrud, Assa Ibrahim, Malavika Karlekar, Norrel London, Ruth Malisa, Maria Amelia Palacios Vallejo, Vlastimil Parizek, David Radcliffe, Dien Iran, Natalis Voskresenskaya, and Jhon Nan-Jhas. 1994. Education for Human Rights. An International Perpective. Paris: UNESCO
Edi Suharto. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Federico Mayor. 2001. What Future for Human Rights dalam Keys to the 21st Century. Paris: UNESCO Publishing/Berghahn Books.
Frank W. Banghart & Albert Trull, JR. 1973. Educational Planning. London: The Macmillan Company.
Frederick Harbison and Charles A. Myers, 1965. Manpower and Education: Country Studies in Economic Development. New York: McGraw-Hill Book Company.
Jacques Delors, In’am Al Mufti, Isao Amagi, Roberto Carnieo, Fay Chung, Bronislaw Geremek, William Gorham, Aleksandra Kornhauser, Michael Manley, Marisela Padron Quero, Marie-Angelique Savane, Karan Singh, Rodolfo Stavenhagen, Myong Won Suhr, Zhou Nanzhao. 1996. Learning: The Treasure Within. Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century. Paris: UNESCO Publishing
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nota Keuangan RAPBN 2011, RUU APBN 2011 & Data Pokok APBN Tahun 2005-2011. Online di http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-contentlist.asp?ContentId=806.
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta Nomor 35/2006 tanggal 20 Februari 2006 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah untuk Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri Provinsi DKI Jakarta.
Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Komisi Nasional Pendidikan. 2001. Menuju Pendidikan Dasar Bermutu dan Merata. Jakarta: Depdikbud.
Les Bell and Howard Stevenson, 2006. Education Policy: Process, Themes and Impact, New York: Routledge.
Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
Mark Bray, 1996. Decentralization of Education. Community Finance. Washington: The World Bank.
Martin Carnoy & Henry M. Levin, 1976. The Limit of Educational Reform. New York: David McKay Company, Inc.
McMahon, Nanik Suwaryani, Boediono, dan Elizabeth Appiah. 2001. Improving Education Finance in Indonesia. Jakarta: Depdiknas-UNESCO-UNICEF.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraa Pendidikan.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010.
Peter Capezio. 2000. Powerful Planning Skills (Alih bahasa oleh Soesanto). Jakarta: Elex Media Komputindo.
Riant Nugroho D. 2007. Analisis Kebijakan. Jakarta: PT Gramedia.
Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 24/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Khusus Pasal 49 Ayat (1) dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang APBN Tahun Anggaran 2007 terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Roe L. Johns & Edgar L. Morphet. 1969. The Economics and Financing of Education. A System Approach (2nd Edition). London: Printice-Hall International.
Shenith Jackson. 2008. Definition of Education. Online at www.helium.com.
Soedijarto. 2008. Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita. Jakarta: Kompas.
Supriadi, Dedi. 2003. Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Suyanto & Djihad Hisyam. 2000. Refleksi dan Reformasi. Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
The World Bank. 2005. Human Development Sector Reports. Education in Indonesia: Managing the Transition to Decentralization. Jakarta: The World Bank, AusAID, Depdiknas.
Thomas J. Barry. 1996. Excellent is A Habit. How to Avoid Quality Burnout. Kualalumpur: Golden Books Centre, Sdn. Bhd.
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2005.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2006.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2008.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2007.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2010.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2009.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
UNDP, BPS, Bappenas. 2004. National Human Development Report 2004. The Economics of Democracy.
Financing Human Development in Indonesia. Jakarta: BPS-Statistics Indonesia, Bappenas, BPS.
Wyne Parsons. 2001. Public Policy. An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis, Edward Elgar Publishing, Ltd. 2001, dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso, 2005. Jakarta: Prenada Media