The purpose of the study was to examine the local’s government role in implementing the newly Curiculum 2013, in particular related to the role in: (1) sosialization; (2) training for teachers, pricipal, and school supervisor; (3) providing and distribution of the books; (4) financing; and (5) monitoring and evaluation of the implementation of Curriculum 2013. The study used qualitative method, and used focus group discussion (FGD) in data collection. Descriptive Analysis used to explain the result of the study. The study shows that (1) Budget for the Curriculum 2013 is not provided by the local government so that they cannot socialize the curriculum formally;(2) though in the curriculum implementation their role is as only the coordinator,their role is increasing in financing by allocating fund for principal and teacher training ; (3) local government has important role in providing and distributing the books by supplying CD to substitute the books since the books were significantly delayed to reach the area; (4) most of the local government has improved their role in financing the implementation of curriculum, particularly for the financing of teachers training; and (5) the local government has very limited role for the monitoring and evaluation because the process of the implementation of Curriculum 2013 was still going on, also the competencies of the local actors for monitoring and evaluation is still needed to improve. The study concludes that the local governments do not have significant role in the beginning of the implementation of Curriculum 2013.

 

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji peran pemerintah daerah dalam pengimplementasian Kurikulum 2013, terutama terkait dengan (1) sosialisasi, (2) pendidikan dan pelatihan (diklat) guru, kepala sekolah dan pengawas, (3) pengadaan dan distribusi buku, (4) pendanaan, dan (5) monitoring dan evaluasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan dengan cara focus group discussion (FGD). Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pemerintah daerah pada umumnya tidak menyediakan anggaran secara khusus untuk kepentingan sosialisasi Kurikulum 2013, melakukan sosialisasi kepada guru, kepala sekola, pengawas umumnya yang disisipkan melalui berbagai kegiatan rapat dinas, workshop, seminar, pendidikan dan pelatihan, dan kegiatan-kegiatan seperti KKG, MGMP, KKS, dan forum pengawas sekolah; (2) peran pemerintah daerah dalam pendidikan dan pelatihan Kurikulum 2013 terbatas sebagai koordinator; (3) pemerintah daerah menjadi sangat berperan dalam mengatasi keterlambatan pengadaan dan distribusi buku, yaitu dengan cara memfasilitasi pengadaan compact disc (CD) pengganti buku, dan berkoordinasi dengan sekolah untuk memenuhi kebutuhan buku; (4) dalam hal pendanaan, pemerintah daerah mulai terlibat di tahun kedua implementasi Kurikulum 2013, sebagian besar pemerintah daerah menyediakan anggaran melalui APBD dalam berbagai bentuk, sebagian besar untuk melatih guru dan yang lainnya umumnya untuk melatih kepala sekolah dan pengawas; dan (5) pemerintah daerah umumnya belum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Kurikulum 2013 karena selain masih dalam proses implementasi, pengetahuan pelaku monitoring dan evaluasi mengenai Kurikulum 2013 di daerah masih terbatas. Penelitian ini meyimpulkan bahwa peran pemerintah daerah masih belum signifikan dalam pengimplementasian Kurikulum 2013.